Pencarian populer

Jalan Panjang Bangun Ibu Kota Baru, Sebelum Resmi Pindah ke Kalimantan

Lokasi yang sebelumnya ada getah-getih kesenian bambu di Bundaran HI. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih salah satu daerah di Kalimantan sebagai lokasi baru Ibu Kota Negara yang akan diumumkan bulan ini. Berdasarkan perhitungan, biaya pemindahan ibu‎ kota baru mencapai Rp 466 triliun.
ADVERTISEMENT
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, pembangunan infrastruktur ibu kota baru akan dilakukan mulai 2021 hingga 2045. Adapun pembangunan dilakukan 4 tahap.
"Lokasinya akan di Pulau Kalimantan. Maka konsepnya tidak hanya sekedar garden city, tapi forest city‎," katanya dalam Diskusi Pemindahan Ibu Kota Baru di Kantor Kementerian PPN, Jakarta, Kamis (1/8).
Dia pun mengungkapkan pada 2021-2024, pihaknya akan membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan seluas 2.000 hektare, meliputi istana, kantor lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), taman budaya, dan botanical garden.
Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di Kantor Kementerian PPN, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro
Sementara pada 2025-2029 akan dibangun kawasan Ibu Kota Negara seluas 40.000 hektare, meliputi perumahan A‎SN/TNI/Polri, diplomatic compound, fasilitas pendidikan dan kesehatan, universitas dan science techno park, high tech dan clean industries, pusat riset dan pengembangan, MICE/convention center, sport center, museum, shopping mall, serta pangkalan militer.
ADVERTISEMENT
Sedangkan pada 2030-2045 akan dibangun kawasan perluasan ibu kota 1 dan ibu kota 2 seluas total 400.000 hektare, meliputi national park, konservasi orang utan, cluster permukiman non ASN, kawasan metropolitan, serta ‎wilayah pengembangan terkait dengan provinsi sekitarnya.
"Periode membangun sekitar 25 tahun. Agak lama tapi bertahap. Ini ibu kota yang disusun dari nol, memang dibangun di tanah kosong yang belum ada kegiatan apa-apa," tegas Bambang.
Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan nantinya pembangunan infrastruktur di ibu kota baru di Kalimantan akan memperhatikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan perlindungan lingkungan.
"Akan meminimalisir intervensi terhadap alam, mengintegrasikan ruang hijau serta biru, mempertahankan keberadaan hutan, dan diperbanyak‎ public and community spaces," katanya.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan